Syaifudi, Pihak Sekolah Lanjutan Atas di Kalimantan Tengah Diperkenankan Lakukan Pungutan

indonesiasatu, 16 Oct 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Palangka Raya - Polemik yang sering terjadi di sekolah - sekolah terhadap pihak sekolah melakukan pungutan, sering menuai pro dan kontra.

Hal itu menjadi dilema yang sering terjadi di sekolah, khususnya Sekolah Lanjutan Atas. Selain dana BOS telah dianggarkan Pemerintah Pusat untuk membantu sekolah, itu dirasakan kurang oleh pihak sekolah.

"Kami sangat mengerti dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimntan Tengah, akan hal itu, sehingga Gubernur Kalteng melalui surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kalteng mengeluarkan surat edaran tentang tata cara pungutan tersebut." terang Kabid SMA H.A.Syaifudi, S.Pd, MSM, diruanganya, 16/10/2019.

Surat edaran yang telah dikeluarkan Kadis Pendidikan Kalteng, yang ditanda tangani Dr.H. Slamet Winary, M.Si, tertanggal 5 Juni 2019, mempersilahkan Kepala SMA/SMK/SLB se Kalimantan Tengah, untuk bisa melakukan pungutan sekolah dan tata cara pungutan.

"Surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas tetap berjalan dan mungkin akan dibuat Peraturan Gubernur, hal ini dikarenakan APBD kita tidak mampu menyuplai dana pendidikan." Paparnya.

Dijelaskan juga olehnya bahwa, kebanyakan sekolah mengeluh karena dana untuk menunjang pendidikan kurang.

"Seperti kota Surabaya, Pemerintah Provinsi membantu Tiap siswa 140 ribu tiap bulan selain dana BOS, itu karena APBD mereka besar." kata Syaifudi.

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu